Mataram – Senin (20/01/2025) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Kerumahtanggaan RSJ Mutiara Sukma Novita Veranita, SKM., MPH pagi ini mewakili Direktur menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, yang juga merupakan momen penting karena memuat agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTB Tahun 2024.
Rapat ini diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang dihadiri oleh FORKOPIMDA NTB, Para Staf Ahli, para Asisten, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Anggota Komisi II DPRD Prov. NTB.
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH. dan menjelaskan penyampaian LKPJ merupakan pertanggungjawaban Penjabat Gubernur NTB dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun pada tahun 2024 kepada DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu wujud pelaksanaan amanat undang-undang.
Dalam laporannya, PJ. Gubernur NTB Hassanudin menyampaikan "berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan terutama dalam melaksanakan arahan Bapak Presiden kepada pejabat kepala daerah antara lain: melakukan pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan di pasar; mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat; tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super El Nino; menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor; memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi dan menjaga netralitas ASN; terus dukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting dan hilirisasi industri dengan tetap mengacu pada rencana pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2026 dan rencana kerja Pemprov NTB tahun 2024.
"Alhamdulillah semua arahan bapak presiden tersebut telah dapat dilaksanakan dan diwujudkan dengan sebaik-baiknya hal tersebut berkat dukungan dari semua jajaran pemerintahan jajaran eksekutif dan legislatif serta dukungan dari berbagai pihak yang ada” Ujar Pj. Gubernur NTB dalam laporannya.
