Mataram. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya
BPKP melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa Kegiatan BPKP Perwakilan Provinsi NTB yang pernah dilakukan di RSJ Mutiara Sukma angtara lain adalah Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Audit kinerja tahunan, Asistensi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Asistensi penerapan Good Corporate Governance, Risk Management Based Audit dan yang terakhir adalah Sosialisasi Fraud Control Plan
Hari ini, Rabu (30/09/20) dalam rangka audit kinerja Tahun 2019 Tim BPKP Perwakilan Provinsi NTB melakukan kunjungan dan pertemuan koordinasi awal bersama RSJ Mutiara Sukma. Tim diterima langsung oleh Direktur RSJ Mutiara Sukma, Dr. Evi Kustini Somawijaya, MM didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset. (HUMAS RSJMS)
