Mataram (13/8/20) Direktur RSJ Mutiara Sukma, Dr. Evi Kustini Somawijaya, MM. beserta PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) RSJ Mutiara Sukma mengikuti webinar bertajuk Penyelenggaraan Forum Keterbukaan Informasi Publik NTB pada Kamis, 13 Agustus 2020. bersama Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik KEMKOMINFO RI, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Satgas Covid-19 Pusat dan Diskominfotik Prov. NTB.
Dipilihnya Provinsi NTB sebagai tuan rumah dikarenakan PPID di NTB dianggap berhasil melayani dan memuat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menghadapi Pandemi Covid- 19.
"Kami melihat PPID NTB sudah cukup bagus menyuguhkan informasi covid-19," ujar Selamatta Sembiring selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo saat membuka acara webinar tersebut.
“Tujuan keterbukaan informasi publik itu supaya terjadi good governance di mana masyarakat berpartisipasi, hukum ditegakkan dengan baik, transparan, lalu ada kesetaraan dan daya tanggap, akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan profesionalisme,” ujarnya.
Dalam paparan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH.sebagai salah satu narasumber pada webinat tersebut nampak bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan berbagai inovasi untuk mendorong keterbukaan informasi public. Dalam paparannya juga Gede sapaan akrabnya menyebut, pandemi covid-19 menghadirkan 3 jenis ancaman serius. Jika salah penanganannya, maka dapat berakibat pada krisis multidimensi, sebutnya.
Tiga jenis ancaman yang disebut Aryadi, bukan sekedar penularan Covid-19 yang mengancam banyak jiwa. Tapi ditengah wabah yang mengancam, juga muncul fenomena penyebaran informasi tidak benar atau kabar bohong/disinformasi dari sumber-sumber yang tidak kompeten, terutama lewat media sosial yang banyak menguras imunitas fisik dan mental masyarakat.
"Terlalu banyak hoax/disinformasi dan pendapat dari pihak-pihak yang tidak kompeten tentang covid-19 membuat masyarakat jadi apatis, paranoid, bahkan ada yang tidak percaya wabah covid 19. Inilah yang menimbulkan ketidakwaspadaan dan tidak disiplin melaksanakan langkah pencegahan Covid-19," jelasnya.
Ia menegaskan informasi publik, menjadi sangat urgen untuk dibuka seluas-luasnya agar bisa keluar dari ancaman krisis multidimensi akibat pandemi covid 19. Karena menurutnya, hanya dengan keterbukaan dengan menyajikan informasi yang berkualitas, dari sumber-sumber resmi serta kompeten, maka ia optimis pemerintah dan badan publik negara akan berhasil menjalankan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat. Sekaligus memberikan layanan informasi yang mampu menumbuhkan kesadaran serta disiplin secara kolektif menghadapi Pandemi. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas dari sumber-sumber yang kompeten, tegas Aryadi.
Karena itulah, pemerintah Provinsi NTB berkomitmen kuat untuk menyediakan layanan informasi publik dengan membuka seluas-luasnya akses Komunikasi dan informasi kepada masuarakat, terangnya dan RSJ Mutiara Sukma selaku PPID Pembantu juga akan mendukung dalam penyediaan layanan informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat.
Webinar yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan informasi oleh PPID pada badan publik pemerintah diikuti oleh lebih dari 100 PPID se-NTB, Pelaku Komunitas, Kelompok Informasi Masyarakat, Relawan TIK, dan mahasiswa. (Ace/RSJMS)
