Asistensi Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Geopark, BAPPEDA Provinsi NTB

Asistensi Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Geopark, BAPPEDA Provinsi NTB

Mataram — Dalam rangka memastikan keselarasan target kinerja perangkat daerah dengan arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Mutiara Sukma, Lalu Erwin Musyaddat, S.Kep., MM, mewakili Direktur Rumah Sakit, menghadiri kegiatan Asistensi Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Geopark, BAPPEDA Provinsi NTB, pada Senin (10/11).

Dalam kesempatan tersebut, Kabag TU didampingi oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset, Ery Novianti Rayes, S.E., serta Kepala Urusan PPL, Baiq Qory Harfina, SKM. 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris BAPPEDA NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, S.T., M.Si., dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Turut hadir pula pejabat dari BKD Provinsi NTB serta Badarudin, S.Kep., Ns., MM, selaku Koordinator, yang memandu jalannya asistensi.

Melalui sambungan virtual, Kepala BAPPEDA NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menyampaikan arahan kepada seluruh peserta. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya penyusunan perjanjian kinerja yang berorientasi pada hasil dan berpedoman pada dokumen RPJMD NTB Tahun 2025–2029.

Beliau juga menekankan bahwa capaian kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi Gubernur NTB terhadap kinerja masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu, setiap OPD diimbau untuk fokus pada target-target kinerja yang realistis, terukur, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pembahasan usulan perubahan perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2025, yang dipimpin oleh Badarudin, S.Kep., Ns., MM. Sesi ini menjadi wadah bagi perangkat daerah khusunya RS Mutiara Sukma untuk menyampaikan penyesuaian indikator dan target kinerja agar selaras dengan dinamika pelaksanaan program dan kebijakan daerah.