PERSIAPAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PPID SELENGGARAKAN RAKOR

Mataram, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. RSJ Mutiara Sukma yang merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkup Pemerintah Provinsi NTB wajib memberikan informasi publik yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di RSJ Mutiara Sukma.

Kegiatan yang PPID laksanakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi (KI)


Dalam rangka mempersiapkan monitoring dan evaluasi (Monev), Jumat (7/8/20) Tim PPID RSJ Mutiara Sukma Ibu Julastri Rondonuwu SKM., MPH dan Mujiasih A.Md.Far., SKM menghadiri undangan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (Diskominfotik) selaku PPID Utama Provinsi NTB. “PPID wajib menyediakan informasi yang tepat, murah dan cepat bagi masyarakat” ujar Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi saat memimpin rapat teknis bersama para admin PPID Pembantu yang ada di lingkup pemerintah Provinsi NTB (Ace/RSJMS)